TARUTUNG, BBISiber.co.id – Dengan suara bergetar dan mata berkaca-kaca, Bupati Tapanuli Utara Jonius Taripar Parsaoran (JTP) Hutabarat menyampaikan rasa terima kasihnya kepada keluarga. Di hadapan ribuan warga yang memadati Rumah Dinas Bupati Tapanuli Utara, ia menegaskan bahwa kemenangan dalam Pilkada 2024 bukan hanya miliknya.
Melainkan juga hasil dari doa dan dukungan orangtua, istri, anak-anak, serta masyarakat yang percaya pada perubahan.
“Terima kasih, Bapak, Ibu, dan mertua saya. Ini semua karena doa dan dukungan kalian,” ujar JTP, Selasa 4 Maret 2025.
JTP, yang juga menjabat sebagai Ketua DPW Partai Perindo Sumut, juga secara khusus mengapresiasi istrinya, yang menurutnya selalu menjadi sandaran dan sumber kekuatan.
“Di balik kesuksesan seorang laki-laki, ada ibu dan istri yang hebat,” katanya penuh rasa bangga.
Acara syukuran pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara periode 2025-2030 berlangsung selama dua hari, sejak Senin (3/3). Ribuan warga dari berbagai desa, tokoh agama, adat, pemuda, hingga pejabat daerah dan ASN hadir dalam acara tersebut.
Dalam kesempatan itu, JTP menegaskan komitmennya untuk menghadirkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan dekat dengan rakyat. Sebagai wujud nyata, ia memastikan bahwa rumah dinasnya akan selalu terbuka bagi masyarakat, mencerminkan keterbukaan dalam kepemimpinannya.
Untuk memastikan pelayanan publik berjalan dengan baik, ia juga akan menyediakan call center khusus bagi masyarakat yang ingin menyampaikan keluhan atau aspirasi. Selain itu, ia dan jajaran Pemkab Taput akan sering turun ke lapangan, mengunjungi desa-desa, melihat langsung kondisi masyarakat, dan mencari solusi bagi permasalahan yang ada.
JTP juga menekankan pentingnya kebersamaan dalam membangun Taput. Ia menyatakan bahwa saat ini tidak ada lagi kubu 01 atau 02, yang ada hanyalah satu tujuan bersama, yakni untuk kemajuan Tapanuli Utara.
“Mari bergandengan tangan. Tidak ada lagi perbedaan. Kita bekerja untuk rakyat, untuk Taput yang lebih baik,” tegasnya.
Ia juga menyampaikan terima kasih kepada para pemimpin sebelumnya, termasuk Nikson Nababan dan Torang Lumbantobing, yang telah membangun Taput dalam dua periode kepemimpinan mereka. Ia pun mengapresiasi Pj Bupati yang telah memastikan transisi kepemimpinan berjalan dengan baik.
JTP menyadari bahwa pembangunan daerah tidak bisa hanya bertumpu pada pemerintah. Oleh karena itu, ia dan wakilnya, Deni Parlindungan Lumbantoruan, berencana menggandeng pengusaha asal Taput untuk berinvestasi di berbagai sektor, seperti perhotelan, rumah sakit, pusat perbelanjaan, dan perkebunan.
Ia juga akan mengadakan pertemuan dengan tokoh-tokoh asal Tapanuli Utara di Jakarta untuk membuka peluang kolaborasi lebih luas. Untuk mendukung investasi, Pemkab Taput dipastikannya berkomitmen akan selalu memberi kemudahan dalam pengurusan perizinan serta berbagai insentif bagi investor yang ingin membangun daerahnya dengan berinvestasi.
Seperti membangun hotel, rumah sakit, pusat perbelanjaan, perkebunan dan sebagainya. JTP juga mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk mendukung perjalanan pemerintahan ke depan.
Ia memohon doa restu agar amanah yang diembannya bisa dijalankan dengan sebaik-baiknya. Dua hari syukuran ini bukan sekadar seremoni, tetapi juga menjadi awal dari harapan baru.
Dari rumah dinas yang kini menjadi rumah rakyat, JTP Hutabarat menegaskan komitmennya untuk menghadirkan pemerintahan yang terbuka, bersih, dan benar-benar melayani masyarakat. Tapanuli Utara memasuki babak baru, dengan keluarga, doa, dan kebersamaan sebagai fondasi utamanya.
Dalam Pilkada Tapanuli Utara 2024, JTP dan Deni mengikuti kontestasi dan menjadi pasangan calon (paslon) bernomor urut 2. Dukungan dari sebanyak tujuh partai politik didapatkan mereka.
Yakni Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Golkar, NasDem, Hanura, Demokrat, Gerindra dan PSI. Paslon lawan kemudian mampu dijungkalkan JTP dan Deni dengan perolehan 105.505 suara (64,27%).
Sedangkan paslon nomor urut 1, Satika Simamora dan Sarlandy Hutabarat, yang didukung PDIP dan PKB hanya mendapat 58.643 suara (35,73%). Tidak terima dengan kekalahan, gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) lalu diajukan paslon ini ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Namun pada 4 Februari 2025 MK memutuskan menolak gugatan tersebut. Gugatan ditolak karena tidak memenuhi ambang batas selisih suara yang diatur dalam Pasal 158 UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah.(**)
Reporter : Anasmad
