PEMATANG SIANTAR, BBISiber.co.id –Pada RKPD Kota Pematangsiantar Tahun 2025 telah ditetapkan empat prioritas pembangunan daerah yang akan dilaksanakan Kedua, peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan fokus meningkatkan peran UMKM sebagai pilar utama peningkatan ekonomi daerah. Ketiga, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dengan fokus menyelesaikan permasalahan stunting. Dan terakhir, peningkatan tata kelola pemerintahan dengan fokus meningkatkan pelayanan publik melalui integrasi sistem pemerintahan berbasis elektronik. Dan hasil laporan statistic dinyatakan bahwa Pematangsiantar memiliki nilai IPM 81,17 Pertumbuhan 0,88 tentu nilai ini sangat tinggi dibandingkan dengan daerah lainnya di Provinsi Sumatera Utara. Namun kenyataan yang ada saat ini di Kota Pematangsiantar diperlukan kebijakan-kebijakan yang tidak “populis” tapi nyata seperti yang dilakukan pada Pemerintahan Provinsi Jawa Barat untuk mengejar ketertinggalan akibat adanya “pembiaran” pada permasalahan Kota ini. Ada beberapa hal yang menjadi catatan Robert Tua Siregar, sebagai Direktur Eksekutif Ceruder, yaitu kondisi pembangunan manusia, dimana saat ini “Ikon” kota Pematangsiantar sebagai kota pelajar telah terjadi pergeseran sejak tahun 2018, dimana penataan Pendidikan yang berubah dengan ditariknya wewenang tingkat SMA/SMK ke Provinsi, namun sebagai yang empunya wilayah tentunya harus melakukan terobosan-terobosan seperti malakukan laporan dan konsultasi dengan pemerintah Provinsi untuk pengoptimalan serta mengembalikan “Ikon” Kota Pendidikan buat kota pemetangsiantar. Ada beberapa strategi yang perlu dilakukan, seperti konsisten pada “RTRW” terhadap lokasi Pendidikan, seperti masih adanya beberapa kegiatan Pendidikan di pusat kota, sehingga dapat mengganggu fungsi inti kota; penguatan mitra Pendidikan dengan melakukan Kerjasama dengan Dunia Usa dan Dunia Industri yang ada di kota ini, sehingga luaran dari SMA/SMK dapat di berdayakan ke dunia kerja. Untuk tingkat SD dan SMP Sikap tentang pemerataan jumlah Guru di beberapa sekolah dan pengembangan pendidikan.
Sektor infrastruktur, kondisi pengoptimalan sarana seperti pasar sebagai pusat transaksi ekonomi kota ini yaitu pasar horas dan dwikora. Salah satunya pasar horas yang mengalami musibah baru-baru ini, tentu menjadi perhatian serius dari Walikota saat ini, bagaimana solusi penataan pedagang yang masih di ruas jalan primer kota ini. Tentu perlu dilakukan penataan relokasi yang tidak menimaiz konflik dengan pedagang, misalnya relokasi sementara di sekitar jalan thamrin, menunggu adanya solusi cepat untuk pembangunan, apakah dengan dana pusat atau bentuk Kerjasama dengan pihak ketiga, utnuk itu perlu di pacu pihak PD Horas jaya. Pasar Dwikora yang selama ini menjadi yang terbiarkan, dimana jika kita tilik perputaran di lokasi ini setiap hari mencapat miliaran rupiah, tentu harus ada keseriusan bagaimana menata ini, khusus nya pedagang yang meninggalkan lapak dari dalam dan adanya pedagang menempati lapak batu di ruas jalan, sehingga pasti mengganggu aksesibilitas di sekitarnya (seperti yang ada dalam gambar) kita menempuh hanya sekitar 1 Km bisa mencapai durasi waktu setengah jam., tentu hal ini bukan lagi sekarang, tapi sudah tahunan yang “terbiarkan”, harus ada kebijakan yang tidak populis untuk menata ini, kita berharap pada walikota sekarang.
Walikota/Wakil WaliKota PSiantar periode 2025-2030 banyak PR yg harus dilakukan oleh Walikota Wesly. Memang telah ada beberapa yg akan dilakukan. Kepastian sikap walikota terkait lahan eks HGU 573 Ha tanjungpinggir? Apakah masih pembiaran seperti pemerintahn sebelumnya?.karena dari sisi ketersediaan RDTR telah ada, hanya bagaimana Pemerintah memberikan perhatian terhadap lahan ini, karena jika dilakukan pembiaran maka yang akan terjadi adalah, akan semakin banyak pengelolaan yang tidak berdasar kepemilikan, sehingga kedepan akan rentan dengan konflik horizontal dan vertical di lahan ini. Perlu dilakukan renogisiasi ke peperintah pusat, sehingga lahan ini menjadi milik kota ini, untuk dapat ditata sesuai RDTR yang ada, apakah dalam skema peminjaman biaya pembayaran kepemrintah pusat atau dengan pihak ketiga. Kelanjutan Outer Ring Road yang sudah 3 pemerintahan sebelum nya tidak dapat terselesaikan, sementara outer ribg road daerah lain toba balige bisa selesai. Karena melihat pengembangan kota ini, outer ring road sudah harus bisa nyata, karena adanya pintu tol di sinaksak dan gur-gur Simalungun, maka untuk mengurai kemacetan untuk arah tapanuli dan ray ajika memang nantinya Siantar akan jadi kota transit untuk menumbuhkan perekonomian, maka akses Outer Ringroad ini harus dilakukan, jika tidak kota ini bisa jadi “Kota Hantu” dimana akan tidak tertarik singgah di siantar. Kemudian kebijakan ekonomi masy dengan skema mitra. Selanjutnya Pelayanan publik dari Birokrasi perlu di optimalkan, salah satunya Mal Pelayan Publik yang sudah ada agar lebih di tingkatkan. Sikap terhadap pelayanan kesehatan, khususnya Pelayanan BPJS dari semua RS yang ada, agar pelayanan jangan terjadi penganaktirian bagi peserta BPJS. Khusus mengenai penetapan NOJP Pajak yang masih dilematis di kita ini, dimana perlu dikaji ulang sesuai dengan kemampuan masyarakat, sehingga iklim incvestasi bisa cepat, karena selama ini hanya mengejar PAD, sehingga penetapan tidak bersifat “Humanis”. Investasi dri pihak mitra perlu dilakukan skema yg percepatan. Tentu banyak lagi aspek yang di perhatikan, tapi hal-hal diatas merupakan hal yang prioritas di kota ini, untuk itu Walikota dan wakil walikota masyarakat kota ini banyak berharap, setelah sebelumnya terjadi pembiaran di Kota ini, selamat bertuga Bapak Wesly dan Ibu Herlina, Horas Diatetupa. Robert Tua Siregar Ph.D. Direktur Eksekutif Centre Rural and Urban Debelopment Area (Ceruder). Sekretaris Fordas Sumut. Akademisi.
Reporter : Azhar
Editor : Fajar Trihatya
